Politik ala NU

 Politik NU: Politik Kebangsaan dan Politik Kerakyatan***

====

Politik, baik secara praktik maupun teori tidak asing bagi para ulama, khususnya di kalangan pesantren. Sebab dalam khazanah keilmuan Islam, politik dipelajari dalam kitab-kitab fiqih siyasah. Namun, politik yang dijalankan oleh para ulama dan kiai selama ini ialah praktik politik untuk memperkuat kebangsaan dan kerakyatan. Bahkan KH MA Sahal Mahfudh (Rais 'Aam PBNU 1999-2014) menambahkan konsep etika politik. 

Dalam konsep yang dicetuskan oleh Kiai Sahal Mahfudh, ketiga entitas tersebut ialah bagian dari politik tingkat tinggi NU atau siyasah ‘aliyah samiyah. 

Praktik politik ini digulirkan demi menjaga Khittah NU 1926 yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam Munas NU 1983 di Situbondo, Jawa Timur. 

Menurut Kiai Sahal Mahfudh, politik kekuasaan yang lazim disebut politik tingkat rendah (siayasah safilah) adalah porsi  partai politik bagi warga negara, termasuk warga NU secara perseorangan. Sedangkan NU sebagai lembaga atau organisasi, harus steril dari politik semacam itu. Kepedulian NU terhadap politik diwujudkan dalam peran politik tingkat tinggi, yakni politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan etika berpolitik. 

Sejarah mencatat, NU memang pernah memutuskan menjadi partai politik pada 1952. Kemudian tahun 1955 merupakan pemilu pertama yang diikuti oleh NU sebagai partai. Berjalannya waktu, keputusan NU menjadi partai politik pada tahun 1952 turut mendegradasi peran dan perjuangan luhur organsasi karena lebih banyak berfokus ke percaturan politik praktis sehingga pengabdian kepada umat seolah terlupakan. Berangkat dari kegelisahan tersebut, para kiai mengusulkan agar NU secara organisasi harus segera kembali Khittah 1926. 

Usulan tersebut sempat terhenti. Namun, seruan kembali ke Khittah 1926 muncul kembali pada tahun 1971. Kala itu Ketua Umum PBNU KH Muhammad Dahlan memandang langkah tersebut sebagai sebuah kemunduran secara historis. Pendapat Kiai Muhammad Dahlan itu coba ditengahi oleh Rais ‘Aam KH Abdul Wahab Chasbullah bahwa kembali ke khittah berarti kembali pada semangat perjuangan 1926, saat awal NU didirikan, bukan kembali secara harfiah. 

Setelah seruan kembali ke khittah sempat terhenti kala itu, gema tersebut muncul lagi pada tahun 1979 ketika diselenggarakan Muktamar  ke-26 NU di Semarang, Jawa Tengah. Seperti seruan sebelumnya, usulan untuk kembali menjadi jami’iyah diniyyah ijtima’iyah dalam Muktamar tersebut juga mentah. Apalagi NU sedang giat-giatnya memperjuangkan aspirasi rakyat dari represi Orde Baru lewat PPP. 

Namun pada praktiknya, kelompok kritis dari kalangan NU mengalami penggusuran sehingga menurunkan kadar perjuangan dari partai tersebut. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa peran aktif dalam berbangsa dan bernegara pernah diwujudkan oleh NU dengan menjadi partai politik. 

Dalam perjalanannya, sedikit demi sedikit NU memulai langkahnya berkiprah dalam dunia politik. Berawal dari MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia), NU akhirnya terlibat dalam masalah-masalah politik. Namun, eksistensi MIAI tidak berlangsung lama, pada Oktober 1943, MIAI akhirnya membubarkan diri dan digantikan oleh Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). 

Pada awalnya, Masyumi merupakan sebuah organisasi nonpolitik. Tetapi, setelah Indonesia merdeka, Masyumi akhirnya ditahbiskan menjadi partai politik, dan memutuskan NU sebagai tulang punggung Masyumi. (Baca Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, 2010) 

Pada tahun 1940-1950, Masyumi akhirnya menjadi partai politik terbesar di Indonesia. Masyumi merupakan partai yang heterogen anggotanya, sehingga perbedaan kepentingan politik banyak terjadi di dalamnya. NU dengan jumlah jamaahnya yang besar membuat Masyumi memperoleh dukungan besar. Namun yang terjadi justru NU dipinggirkan sehingga hanya menjadi alat pendulang suara. 

Hal itu menyebabkan NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik tersendiri. Setelah menjadi partai politik, NU mengukir sejarah yang monumental, NU berhasil mendapatkan suara yang cukup besar dan berhasil memperoleh 45 kursi di parlemen pada pemilu 1955. Perolehan suara NU tidak hanya terjadi pada pemilu 1955, pada pemilu selanjutnya, yaitu pemilu 1971 NU juga berhasil memperoleh suara yang cukup besar. Keberhasilan NU ini dinilai karena kemampuan NU menggalang solidaritas di lingkungan kaum santri, serta adanya dukungan penuh dari basis tradisionalnya. Organisasi partai identik dengan perebutan kekuasaaan. Namun, praktik yang dilakukan kader-kader NU dalam percaturan politik lebih banyak mewujudkan kepentingan yang lebih luas, yaitu bangsa dan negara. Terutama ketika NU harus berhadapan dengan ideologi komunis dalam diri PKI. 

Di sisi lain, NU secara kultural juga harus berhadapan dengan kelompok-kelompok Islam konservatif yang berupaya keras memformulisasikan Islam ke dalam sistem negara. Dalam praktiknya, meskipun banyak berjasa dalam membangun pondasi kokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, aktivitas NU dalam berpolitik sedikit banyak mengaburkan misi jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah (organisasi keagamaan berbasis sosial-kemasyarakatan). 

Meskipun secara resmi telah menanggalkan diri sebagai partai politik pada 1984, peran-peran NU dalam praktik siyasah berusaha diwujudkan melalui konsep politik tingkat tinggi yang digagas KH Sahal Mahfudh dalam Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

====

Sumber: https://nu.or.id/fragmen/politik-nu-politik-kebangsaan-dan-politik-kerakyatan-8ix8A

MENGENAL TOKOH NU

 WARGA NAHDLIYIN HARUS TAHU dan kenal dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, organisasi NU yang didirikan pada 16 Rajab 1344 H/ 31 Januari 1926 M memiliki tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jama’ah An-Nahdliyah.

Bagi yang tidak tahu siapa saja tokoh NU yang memiliki posisi strategis dalam jajaran Syuriah dan Tanfidziah, serta pendiri BANOM (Badan Otonom) NU yaitu :

Syaikhona Kholil Bangkalan, guru KH. Hasyim Asy’ari, yang menugaskan KH. As’ad Syamsul Arifin untuk memberikan tasbih dan tongkat kepada KH. Hasyim Asy’ari di Jombang, sebagai isyarat awal pendirian NU. Makam Syaikhona Kholil berada di Bangkalan, Madura, Jombang.

Hadrotusyeikh Hasyim Asy’ari, Rais Akbar yang terpilih pada Muktamar NU Ke-1 di Surabaya 1926 sampai Muktamar Ke-17 di Madiun 1947. KH. Hasyim Asy’ari dimakamkan di Tebuireng Jombang Jawa Timur.

KH. Hasan Gipo, Ketua Tanfidziyah yang terpilih pada Muktamar NU Ke-1 di Surabaya 1926 sampai Muktamar Ke-3 1928. Makamnya di Surabaya.

KH. Ridwan Abdullah, pencipta lambang NU. Makamnya di Makam Tembok, Surabaya.

Raden Mas Alwi, Pencetus nama NU. Beliau makamnya di Makam Rangkah, Surabaya.

KH. As’ad Syamsul Arifin, pelaku sejarah menjelang pendirian NU sekaligus Musytasyar PBNU. Beliau makamnya di Asembagus, Situbondo.

KH. Achmad Nor, Ketua Tanfidziyah yang terpilih pada Muktamar NU Ke-4 pada 1926 di Semarang sampai pada 1936 Muktamar di Banjarmasin. Beliau menjabat Ketua Tanfidziyah terpilih dalam 8 kali muktamar.

KH. Mahfudz Siddiq, Ketua Tanfidziyah yang terpilih pada Muktamar NU Ke-12 pada 1937 di Malang sampai Muktamar NU Ke-12 pada 1940 di Surabaya ( terpilih sebagai Ketua Tanfidziyah PBNU selama 4 kali muktamar)

KH. Nachrowi Thohir, Ketua Tanfidziyah yang terpilih pada Muktamar NU Ke-16 pada 1946 di Surabaya sampai Muktamar NU Ke-18 pada 1950 di Jakarta.

KH. Wahab Chasbullah adalah Rais ‘Aam yang terpilih pada muktamar NU Ke-18 pada 1950 di Jakarta sampai Muktamar NU Ke-24 di Bandung pada 1967. Beliau makamya di Tambakberas Jombang.

KH. Bisri Syansuri, Rais ‘Aam yang terpilih pada muktamar NU Ke-25 pada 1971 di Surabaya sampai Muktamar NU Ke-26 di Semarang pada 1976. Beliau makamya di Tambakberas Jombang.

KH. Wachid Hasyim, Ketua Tanfidziyah terpilih pada Muktamar NU di Palembang pada 1951. Beliau makamnya di Tebuireng Jombang Jawa Timur.

KH. Muhammad Dahlan, Ketua Tanfidziyah yang terpilih pada Muktamar NU Ke-20 di Surabaya pada tahun 1954.

KH. Idham Chalid, Ketua Tanfidziyah yang terpilih pada Muktamar NU Ke-21 pada tahun 1954 di Surabaya sampai Muktamar NU Ke-26 pada tahun 1979 di Semarang. Beliau di makamkan di Jakarta.

KH. Achmad Siddiq, Rais ‘Aam terpilih pada Muktamar NU Ke-27 di Situbondo pada tahun 1984 dan Muktamar NU Ke-28 di Yogyakarta pada tahun 1989. Beliau makamnya di Makam Auliya, Tambak, Kediri.

KH. Abdurrahman Wahid, Ketua Tanfidziyah terpilih pada Muktamar NU Ke-27 di Situbondo pada tahun 1984 dan Muktamar NU Ke-29 di Tasikmalaya pada tahun 1994. Beliau makamnya di Tebuireng Jombang Jawa Timur.

KH. Ilyas Ruchiyat, Rais ‘Aam terpilih pada Muktamar NU Ke-29 di Tasikmalaya pada tahun 1994. Beliau makamnya di Cipasung, Tasikmalaya.

KH. Sahal Mahfud, Rais ‘Aam terpilih pada Muktamar NU Ke-30 di Kediri pada tahun 1999 samapi Muktamar NU Ke-32 di Makassar pada tahun 2010. Beliau dimakamkan di Kajen Pati.

KH. Ahmad Mustofa Bisri, Rais ‘Aam meneruskan amanah sepeninggal KH. Sahal Mahfud.

KH. A Hasyim Muzadi, Ketua Tanfidziyah Terpilih pada Muktamar NU Ke-31 pada 2004.

KH. Said Aqil Siradj, Ketua Tanfidziyah Terpilih pada Muktamar NU Ke-32 di Makassar pada tahun 2010 dan Muktamar NU Ke-33 di Jombang pada tahun 2015.

KH. Ma’ruf Amin, Rais ‘Aam terpilih pada Muktamar NU Ke-33 di Jombang pada tahun 2015.

KH. Bakri dan KH. Abdullah Ubaid, salah satu diantara tokoh pendiri Ansor NU. Organisasi ini dibentuk pada 24 April 1934 M/ 10 Muharram 1353 H, saat Muktamar NU di Banyuwangi.

Nyai. Khodijah Dahlan (Ketua Muslimat pertama). Muslimat didirikan saat Kongres NU Ke-16 di Purwokerto, pada 29 Maret 1946 M/ 26 Robi’ul Awal 1465 H.

Nyai. Murtasiah, Ny. Khuzaimah Mansur dan Ny. Aminah Mansur, pendiri Fatayat NU. Fatayat NU didirikan pada 24 April 1950 M/ 7 Rajab 1369 H.

KH. Tholhah Mansur, Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) pertama yang didirikan pada 24 Februari 1954 M/ 20 Jumadil Akhir 1373 H.

Nyai. Umroh Mahfudzah, Ketua Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) pertama, didirikan pada 2 Maret 1955 M/ 8 Rajab 1374 H.

Ila Ruhi para Muassis, para Kyai, para Nyai, para Alim Ulama, Habaib, Sayyid Nahdlatul Ulama Al Fatiha.. Aamiin

Semoga manfaat.

Hubbul Wathan minal iman

 HUBBUL WATHAN MINAL IMAN**

===

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan warisan sejarah yang membanggakan. Ini adalah tempat yang menyatukan ragam etnis, agama, bahasa, dan tradisi yang berbeda menjadi satu kesatuan, sebagai satu bangsa, dalam Bhinneka Tunggal Ika. 

Kita semua adalah anak-anak negeri yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memperjuangkan keutuhan negara, dan itu dimulai dari satu hal penting: cinta pada Tanah Air.

Cinta Tanah Air adalah bagian yang tidak terpisahkan dari iman seseorang. Bagaimana kita bisa menyebut diri kita sebagai orang yang beriman jika kita tidak mencintai Tanah Air kita? 

Cinta Tanah Air mengandung makna lebih dalam daripada sekadar cinta pada benda mati seperti batu atau tanah. Itu adalah cinta yang tulus pada segala unit yang membentuk negara kita, yaitu kekayaan alam, sosial, budaya, dan politik.

Mengapa cinta Tanah Air sangat penting dalam iman? 

Hal ini karena itu mengandung nilai-nilai penting yang terkait dengan ketaqwaan manusia kepada Tuhan. Mencintai negeri sendiri berarti mencintai ciptaan Tuhan, termasuk sumber daya alam, kesenangan, dan kesulitan yang mungkin kita hadapi. 

Semua orang diberi kesempatan untuk tinggal dan berkarya di Indonesia oleh Tuhan, dan sebagai manusia yang beriman, kita perlu berterima kasih dan menghormati anugerah ini. Maka dari itu, cinta Tanah Air adalah harmoni antara rasa syukur kepada Tuhan dan pengabdian terhadap sesama manusia.

Cinta Tanah Air juga berkaitan erat dengan rasa patriotisme. 

Seorang patriot adalah seseorang yang membela, mempertahankan, dan berjuang untuk negaranya. Seorang patriot bukan hanya berbicara mengenai cinta Tanah Air tetapi juga tindakan yang mendukung kepentingan dan keamanan negaranya. 

Sebagai seorang patriot, dia harus menghargai simbol-simbol negara seperti bendera, lambang negara, lagu kebangsaan, serta ikut berpartisipasi dalam perayaan-perayaan nasional. Patriotisme harus dilandasi oleh rasa cinta, bukan hanya karena kewajiban persis apa yang dipikirkan oleh orang lain.

Namun, cinta Tanah Air juga harus dibarengi dengan kritik yang konstruktif terhadap kebijakan negara. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, termasuk hak untuk melihat dengan kritis kebijakan pemerintah. Namun, kritik semacam ini haruslah berniat memperbaiki dan membangun, bukan menjatuhkan atau merusak.

Ketiadaan rasa cinta Tanah Air yang kuat bisa mengancam stabilitas dan keamanan secara keseluruhan. Kita sering mendengar tentang konflik horizontal, seperti perbedaan etnis, agama, dan budaya, yang dapat mengancam integritas nasional. Namun, rasa cinta pada negara dapat menjadi jembatan yang menghubungkan perbedaan dan divergensi yang ada di masyarakat, yang mempunyai potensi untuk mencegah perpecahan dan konflik.

Selain itu, rasa cinta pada negara juga harus merambah seluruh aspek kehidupan sosial, di antaranya mempertahankan kebhinekaan dan menjaga lingkungan hidup. Hutan, sungai, gunung, dan laut yang indah di Indonesia harus dikelola dengan bijak dan dijaga dengan cinta oleh semua orang.

Kesimpulannya, cinta Tanah Air adalah bagian penting dari iman seseorang. Itu bukan hanya cara untuk menunjukkan kecintaan pada Indonesia, tetapi juga bentuk pengabdian kepada Tuhan. Patriotisme, kesetiaan, kritik konstruktif, dan kepercayaan pada kebhinekaan, dan lingkungan hidup merupakan unsur-unsur kunci dari cinta pada negara. 

Ingatlah, hanya dengan rasa cinta yang tulus bisa menjadikan Indonesia yang kita cintai menjadi lebih baik dan maju, dan hanya dengan rasa cinta patria yang kuat kita bisa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari cintai Tanah Air dengan segenap hati dan buktikanlah bahwa iman dan cinta pada negara adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan.

SEMOGA MANFAAT.

HARLAH NU KE- 101di Madrasah BANAT 31 Januari 2024 PCNU Kudus

 Kriteria pemimpin:

intelligence, energic &  integrity.

(Kuliah umum Prof.Dr. H. Abdurrahman Mas'ud, Ph.D pada Harlah NU ke-101 PCNU Kudus di Madr. Banat NU)

=== snm.elq===

Dalam setiap organisasi, pemimpin memegang peran yang sangat penting. Mereka menentukan arah organisasi dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan organisasi tersebut. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memiliki seorang pemimpin yang bermutu tinggi. Tetapi, apa saja kriteria yang harus dimiliki pemimpin ideal?

Menurut banyak ahli manajemen, ada tiga kriteria utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ideal, yaitu intelligence, energic, dan integrite. Ketiga kriteria tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Pertama, intelligence:

Seorang pemimpin ideal harus memiliki kecerdasan yang tinggi. Mereka harus mampu memahami kompleksitas masalah yang dihadapi organisasi dan mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, pemimpin ideal juga harus memiliki kemampuan untuk memperkirakan dampak dari setiap tindakan yang diambil oleh organisasi.

Kedua, energic:

Seorang pemimpin yang ideal harus memiliki tingkat energi yang tinggi dan mampu memotivasi orang lain. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anggota tim termotivasi dan fokus pada tujuan yang sama. Selain itu, pemimpin yang energik juga akan mendorong timnya untuk bekerja lebih keras dan lebih cerdas.

Terakhir, integrite:

Seorang pemimpin ideal harus memiliki integritas yang tinggi; mereka harus jujur, adil dan bertanggung jawab. Seorang pemimpin yang integritasnya terjaga akan mendorong anggota tim untuk bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab juga. Selain itu, pemimpin yang memiliki integritas akan memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan nilai-nilai etis yang tinggi.

Walaupun ketiga kriteria tersebut sangat berbeda satu sama lain, mereka saling terkait dan harus ada keseimbangan antara ketiga kriteria tersebut agar seorang pemimpin bisa dianggap sebagai pemimpin yang ideal. Misalnya, seorang pemimpin yang sangat cerdas dan energik tetapi tidak memiliki integritas yang baik, tidak akan dianggap sebagai pemimpin yang ideal.

Demikianlah, ketiga kriteria tersebut merupakan kriteria utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ideal. Ketiga kriteria tersebut harus terkait dan seimbang agar organisasi dapat beroperasi dengan baik dan mencapai tujuannya. Oleh karena itu, organisasi harus memastikan bahwa pemimpin yang dipilih memenuhi kriteria-kriteria tersebut.

Semoga manfaat 

(Mohon maaf atas khilafnya tulisan ini, khusus pada Mas Dur)

Sholat jamak qosor

 *Sholat Qosor dan jama' pada saat bepergian*

*A. Sholat Qoshor.*

I. Pendahuluan. 

Agama islam adalah agama yg  memberikan kemudahan kepada umatnya di saat menghadapi masyaqot dan kesulitan. 

Bepergian atau safar  adalah kegiatan yg seringkali menimbulkan masyaqqot dan kelelahan, karena itu agama memberikan kemurahan/rukhshoh bagi musafir untuk mengqoshor sholat dan menjama' sholat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yg telah ditetapkan.

*II. Pengertian sholat qoshor.*

Sholat qosor adalah meringkas sholat yg empat rekaat (Dhuhur ,Ashar ,Isya') menjadidua rekaat.

*III. Dasar hukum.*

Dasar hukum sholat Qoshor adalah:

1. Firman Alloh SWT.

واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة .. الاية .

Artinya: “Dan apabila kamu bepergian dibumi maka tidaklah berdosa bagi kamu mengqoshor sholat.” (Annisa’ 101)

2. Hadits Nabi Muhammad SAW:

عن انس رضى الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكّة فكان يصلى ركعتين كعتين حتى رجعنا إلى المدينة.  متفق عليه واللفظ للبخاري 

Artinya:”Dari Anas R.A berkata: kami keluar bersama Rasulullah SAW dari Madinah ke Makkah maka beliau menjalankan sholat dua rakaat- dua rakaat sehingga kita pulang sampai Madinah.”

IV. Syarat-syarat qosor

1. Jarak perjalana yg akan ditempuh harus mencapai  enam belas farsah.(masafatul qosri).

Adapun jarak masafatulqosri ada beberapa versi, di antaranya :

a. versi kitab fiqih alislami 88.74 km.

b. versi Mahmud Yunus fiqih wadlih 88, 500 km .

c. versi kitab Tanwirul qulub 80,640 km 

d. versi Imam makmun 89,999992 km.

e. versi mbah Bisyri tafsir Alibriz 85 km.

2. Tujuan bepergiannya adalah hal yg diperbolehkan menurut syara', bukan bertujuan untuk bermaksiat.

3. Bepergiannya bertujuan ke tempat yg telah diketahui dari awal bepergian.

maka seseorang yg bepergian tanpa tujuan ke tempat yg jelas  ke mana arah tujuannya maka tidak diperbolehkan menqoshor sholat

4. Tidak bermakmum dengan imam yang bermukim atau orangyang tidak diketahui kemusafirannya.

5. Niat qosor sholat di saat takbirotul ihrom serta terjaga dari hal-hal yg menafikan niatnya hingga selesai sholatnya. Seperti halnya: ia ragu apakah sudah niat qoshor apa belum atau ia niat qoshor, kemudian bimbang untuk menqoshor sholat atau menyempurnakannya.

6. Masih dalam keadaan bepergian(musafir) hingga akhir sholatnya.

Jika masa bepergiannya sudah habis di tengah-tengah sholat maka ia wajib itmam/menyempurnakan sholatnya.

7. Mengetahui diperbolehkannya menqosor sholat.

*V. Keterangan Lain*

1. Sholat yang diperbolehkan diqosor adalah sholat maktubah empat rekaat, yang bersifat ada'/masih dalam waktunya atau sholat fa-itah / Sholat yang telah habis waktunya di saat bepergian.

2. Sholat yang dua rekaat atau tiga rekaat (subuh dan maghrib), Sholat sunnah dan sholat fa-itah/yang tertinggal waktunya sebelum bepergian meskipun diqodlo' di saat bepergian maka tidak boleh diqoshor.

3. Seseorang yang sedang bepergian (Musafir) jika tujuan bepergiannya  mencapai 3 marhalah maka lebih Afdlolnya adalah menqosor sholat. Tetapi jika tujuan perjalanannya tidak mencapai 3 marhalah maka lebih baik itmam/menyempurnakan sholatnya, karena menghindari khilafnya para ulama'.

*B. Sholat Jama'.*

I. Pengertian sholat Jama'. 

 Sholat jama' adalah mengumpulkan dua sholat antara dhuhur dan Ashar atau maghrib dan isya' yang dilaksanakan di waktu salah satunya.

Jika dilakukan di waktu sholat yang pertama maka dinamakan  Jama' taqdim dan jika dilakukan di waktu sholat yang ke dua maka dinamakan  jamak takkhir.

*II. Dasar hukumnya.*

Dari Hadits Nabi Muhammad SAW.

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا .رواه مسلم .

Artinya: “Dari Mu'adz bin Jabal r.a Ia berkata: kami pernah keluar bersama Rosulullh saw menuju perang Tabuk maka beliau menjama' sholat Dhuhur fan Asar , dan juga menjama' sholat maghrib dan isya'."

*III. Syarat-syarat jama'.*

a. Syarat-syarat jama' taqdim ada 4

1. Tertib, yakni mendahulukan sholat yang pertama (dhuhur, maghrib) kemudian sholat yang ke dua (Ashar, Isya'). Misalnya : melaksanakan  jama' taqdim antara  sholat maghrib dan isya' maka yg dilakukan harus sholat maghrib terlebih dahulu kemudia sholat Isya' atau sholat Dhuhur dan Ashar maka yg dilaksanakan terlebih dahulu adalah sholat dhuhur kemudia sholat asar.

2. Niat jama'  di saat melaksanakan sholat yang pertama, baik di awal sholat maupun di pertengahan sholat yang pertama. 

Adapun niatnya jika dilafadhkan adalah sebagai berikut :

  اصلي فرض الظهر اربع ركعات مجموعا بالعصر جمع تقديم لله تعالى . 

Artinya: “Aku niat sholat fardlu dhuhur  empat rekaat dijamak dg sholat Ashar dg jama' taqdim karena Alloh.”

اصلي فرض المغرب ثلاث ركعات مجموعا بالعشاء جمع تقديم لله تعالى .

Artinya: “Aku niat sholat fardlu maghrib tiga rekaat dijama' dg sholat isya' dg jama' taqdim karena Alloh swt.”

3. antara kedua sholat harus muwalah/nuli-nuli, yakni diantara kedua sholat tersebut, tidak terpisah waktu yang lama. Adapun jika terpisah dg waktu yg sebentar yaitu sekadar waktu yg tidak mencukupi untuk digunakan sholat dua rekaat maka tidaklah mengapa.

4. masih dalam keadaan bepergian hingga dimulainya sholat yang ke dua.

Maka ketika sebelum memulai sholat yg ke dua dia sudah mukim maka tidak boleh menjamak sholat dan sholat yg ke dua dilakukan ketika sudah masuk waktunya.

b. Syarat-syarat jama' takhir  ada 2.

1. Niat jama' ta'khir pada waktu sholat yg pertama  dan diharuskan masih ada waktu yg cukup untuk melakukan satu rakaat. Jika ia tidak niat jama' di waktu pertama atau niat jama' di waktu yg pertama namun sisa waktu tidak cukup untuk melaksanakan satu rekaat maka  ia berdosa dan setatus sholatnya adalah qodlo.

Adapun niatnya sebagaimana contoh: 

نويت تأخير صلاة الظهر الى العصر لأجمع بينهما .

Artinya: “Aku niat mengakhirkan sholat dhuhur ke waktu Asar untuk menjama' keduanya”.

نويت تأخير صلاة المغرب الى العشاء لأجمع بينهما .

Artinya: “Aku niat mengakhirkan sholat maghrib ke waktu Isya’ untuk menjama' keduanya”.

2. Masih berada dalam bepergian hingga kedua sholat sudah sempurna. Jika ia telah bermukim sebelum selesai dari kedua sholatnya maka sholat yg pertama bersetatus qodlo'. 

Adapun syarat-syarat lain pada sholat jama taqdim  seperti:

• tartib yakni mendahulukan sholat dhuhur kemudian sholat Asar atau mendahulukan sholat  Maghrib kemudia sholat isya'.  

• muwalah yakni segera melakukan sholat yg ke dua setelah yg pertama.

• niat jama' di dalam sholat yg pertama. 

Semuanya hukumnya adalah sunnah di dalam sholat jama' takhir.

Hadiah Pahala pada Ahli Kubur

 

القراءة على الميت وإهداء الثواب له:

ههنا مسائل للفقهاء[1] :

أ ـ أجمع العلماء على انتفاع الميت بالدعاء والاستغفار بنحو «اللهم اغفر له، اللهم ارحمه» ، والصدقة، وأداء الواجبات البدنية ـ المالية التي تدخلها النيابة كالحج، لقوله تعالى: {والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان} [الحشر:10/59] وقوله سبحانه: {واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات} [محمد:19/47]، ودعا النبي صلّى الله عليه وسلم لأبي سلمة حين مات، وللميت الذي صلى عليه في حديث عوف بن مالك، ولكل ميت صلى عليه. وسأل رجل النبي صلّى الله عليه وسلم فقال: «يا رسول الله ، إن أمي ماتت، فينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم»[2] ، وجاءت امرأة إلى النبي صلّى الله عليه وسلم فقالت: «يا رسول الله ، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى»[3] وقال للذي سأله: «إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: نعم» .

قال ابن قدامة: وهذه أحاديث صحاح، وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب؛ لأن الصوم والدعاء والاستغفار عبادات بدنية، وقد أوصل الله نفعها إلى الميت، فكذلك ما سواها.

ب ـ اختلف العلماء في وصول ثواب العبادات البدنية المحضة كالصلاة وتلاوة القرآن إلى غير فاعلها على رأيين: رأي الحنفية والحنابلة ومتأخري الشافعية والمالكية بوصول القراءة للميت إذا كان بحضرته، أو دعا له عقبها، ولو غائباً؛ لأن محل القراءة تنزل فيه الرحمة والبركة، والدعاء عقبها أرجى للقبول.

ورأي متقدمي المالكية والمشهور عند الشافعية الأوائل: عدم وصول ثواب العبادات المحضة لغير فاعلها.

قال الحنفية: المختار عدم كراهة إجلاس القارئين ليقرؤوا عند القبر، وقالوا في باب الحج عن الغير: للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره: صلاة كان عمله، أو صوماً أو صدقة أوغيرها، وأن ذلك لا ينقص من أجره شيئاً.

وقال الحنابلة: لا بأس بالقراءة عند القبر، للحديث المتقدم: «من دخل المقابر، فقرأ سورة يس، خفف عنهم يومئذ، وكان له بعدد من فيها حسنات» وحديث «من زار قبر والديه، فقرأ عنده أو عندهما يس، غفر له»[4]

وقال المالكية: تكره القراءة على الميت بعد موته وعلى قبره؛ لأنه ليس من عمل السلف، لكن المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة القرآن والذكر وجعل ثوابه للميت، ويحصل له الأجر إن شاء الله .

وقال متقدمو الشافعية: المشهور أنه لا ينفغ الميت ثواب غير عمله، كالصلاة عنه قضاء أو غيرها وقراءة القرآن. وحقق المتأخرون منهم وصول ثواب القراءة للميت، كالفاتحة وغيرها. وعليه عمل الناس، وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن. وإذا ثبت أن الفاتحة تنفع الحي الملدوغ، وأقر النبي صلّى الله عليه وسلم ذلك بقوله: «وما يدريك أنها رقية؟» كان نفع الميت بها أولى.

وبذلك يكون مذهب متأخري الشافعية كمذاهب الأئمة الثلاثة: أن ثواب القراءة يصل إلى الميت، قال السبكي: والذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت وتخفيف ما هو فيه، نفعه، إذ ثبت أن الفاتحة لما قصد بها القارئ نفع الملدوغ نفعته، وأقره النبي صلّى الله عليه وسلم بقوله: «وما يدريك أنها رقية» وإذا نفعت الحي بالقصد، كان نفع الميت بها أولى. وقد جوز القاضي حسين الاستئجار على قراءة القرآن عند الميت. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يقول: «اللهم أوصل ثواب ما قرأنا لفلان» فيجعله دعاء، ولا يختلف في ذلك القريب والبعيد، وينبغي الجزم بنفع هذا؛ لأنه إذا نفع الدعاء وجاز بما ليس للداعي، فلأن يجوز بما له أولى، وهذا لا يختص بالقراءة، بل يجري في سائر الأعمال.

---

[1] الدر المختار ورد المحتار:844/1 ومابعدها، فتح القدير:473/1، شرح الرسالة:289/1، الشرح الكبير:423/1، الشرح الصغير:568/1،580، مغني المحتاج:69/3-70، المغني:566/2-570، كشاف القناع:191/2، المهذب:464/1.

[2] رواه أبو داود، وروي ذلك عن سعد بن عبادة.

 

[3] رواه أحمد والنسائي عن عبد الله بن الزبير (نيل الأوطار:285/4ومابعدها).

[4] كلاهما ضعيف، والأول أضعف من الثاني، كما أشار السيوطي في جامعه.

Wanita Haid Baca Qur'an

 

السؤال

ماهي الضوابط الشرعية المطلوبة من المرأة الحائض لكي تتعامل مع المصحف الشريف بالحفظ والتلاوة دون المساس بقدسية القرآن الكريم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للحائض مس المصحف، إذا كان ذلك بدون حائل، وهذا قول جماهير علماء المذاهب الأربعة، وذلك لقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون)[الواقعة:56] ولقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم: "لا يمس القرآن إلا طاهر" رواه الحاكم وأحمد ومالك وغيرهم، وصححه الألباني.
وكذلك لا يجوز للحائض قراءة القرآن الكريم، في قول جماهير العلماء، ودليلهم في ذلك قول علي رضي الله عنه: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة) رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
قال الجمهور: -ما كان علي-رضي الله عنه-ليقول هذا عن توهم أو ظن، وقالوا: الحائض مثل الجنب، بل حدثها أغلظ منه، فيجب منعها من قراءة القرآن، كما مُنع الجنب.
وذهب بعض العلماء إلى جواز قراءة القرآن للحائض دون الجنب، ومن هؤلاء ابن تيمية -رحمه الله- وهو مذهب مالك، ورواية عن أحمد، وهو أحد قولي الشافعي، وذلك بالاستحسان، لطول مقامها، بخلاف الجنب، فإنه يمكنه رفع حدثه متى شاء.
وهذا القول -وإن كان القائلون به أقل من القائلين بالأول- إلا أنه أقرب للصواب، لأن المرأة لو منعت من قراءة القرآن فترة الحيض، والتي قد تطول عند بعض النساء، كان ذلك داعياً إلى نسيانها ما تحفظه من كتاب الله خلال فترة الطهر، ولا يخفى ما في ذلك من انقطاعها عن هذا الكتاب المنزل ليتلى ويتدبر، وذهب بعضهم كذلك إلى جواز مس المصحف بحائل إن احتاجت لذلك، كحفظ ومراجعة ودراسة وتدريس، بل ذهب ابن تيمية -رحمه الله-إلى وجوب ذلك عليها إن غلب على ظنها النسيان إن لم تراجعه، كما نقل عنه المرداوي في الإنصاف: وهذا الذي نرى ترجيحه أيضاً.
والله أعلم.

----------------------------------------------

 المسألة الأولى: قِراءة القرآن للحائض

تجوزُ قراءةُ القرآنِ للحائضِ، وهذا مَذهَبُ المالكيَّة[1]، والظاهريَّة[2]، وهو قول مرويٌّ عن الشافعيِّ في القديم[3]، وروايةٌ عن أحمد[4]، واختاره الطبريُّ[5]، وابنُ تيميَّة[6], وابنُ القيِّم[7]، وابنُ عُثيمين[8]، وبه أفتَتِ اللجنةُ الدَّائمةُ[9]

وذلك للآتي:

أوَّلًا: أنَّ النِّساءَ كنَّ يحِضنَ على عَهدِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولم يكُنْ ينهاهنَّ عن قراءةِ القُرآنِ، ولو كانت الحائِضُ ممنوعةً منه لجاءَت الأحاديثُ الصَّحيحةُ الصريحةُ بمَنعِها، كما جاءت في مَنعِها من الصَّلاةِ والصِّيام؛ فلمَّا كانت الأحاديثُ الواردةُ لا تقوم بها حُجَّة، عُلِمَ أنَّ الشَّرعَ لم يَمنَعْها من ذلك[10]

ثانيا: أنَّ الحيضَ ليس من كسْبِ المرأة، ولا تملِكُ رَفعُه، وقد يطولُ بها، وقد تتعرَّضُ لنسيانِ ما حَفِظَت[11]

المسألة الثَّانية: مسُّ الحائضِ المُصحَفَ

لا يجوز للحائِضِ مسُّ المصحَفِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ عن عامَّة العُلَماءِ

الأدلَّة:

أوَّلًا: من الكتاب

قال تعالى: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة: 77-79]

وجه الدَّلالة:

أنَّ المطهَّرَ هو المتطهِّرُ مِن الحدَثين: الأصغَرِ والأكبَرِ، ومنه الحيضُ

ثانيًا: مِن السُّنَّةِ

 حديثُ: ((لا يَمسَّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ))

وجه الدَّلالة:

أنَّ الطَّاهِرَ هو الطاهِرُ من الحدَثين: الأصغَر والأكبَر، ومن ذلك الطَّهارةُ مِن الحَيضِ

ثالثًا: من الآثار

عن عبد الرَّحمن بن يزيدَ عن سلمانَ الفارسيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (كنَّا معه في سفرٍ، فانطلَقَ فقضى حاجتَه، ثمَّ جاء، فقلت: أيْ أبا عبدِ الله، توضَّأْ؛ لعلَّنا نسألُك عن آيٍ من القرآنِ، فقال: سَلُوني؛ فإنِّي لا أَمسُّه؛ إنَّه لا يَمسُّه إلَّا المطهَّرونَ، فسأَلْناه، فقرأ علينا قبل أن يتوضَّأَ)

المسألة الثَّالثة: ذِكرُ الله تعالى

يجوز للحائِضِ والنُّفساءِ ذِكرُ الله عزَّ وجلَّ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك

الأدلة مِن السُّنَّةِ:

1- قولُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعائِشةَ وهي حائِضٌ: ((افعلي ما يفعَلُ الحاجُّ غيرَ أنْ لا تطُوفي بالبيتِ حتى تطهُرِي ))

وجه الدلالة:

أن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يستَثنِ مِن جميعِ مناسِكِ الحَجِّ إلَّا الطَّوافَ، وأعمالُ الحَجِّ مُشتمِلةٌ على ذِكرٍ وتلبيةٍ ودعاءٍ، ولم تُمنَعِ الحائِضُ من شيءٍ مِن ذلك

2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يذكُرُ اللهَ على كلِّ أحيانِه ))

وجه الدلالة:

عمومُ قَولِها (على كلِّ أحيانِه)، ومن ذلك حالُ الجنابةِ، ويُقاسُ عليها الحَيضُ.

---

[1]الذخيرة)) للقرافي (1/379)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 25.

[2] قال ابن حزم: (وقِراءة القرآن... جائز.. للجُنُبِ والحائِضِ). ((المحلى)) (1/94)، وينظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (1/421)، ((المجموع)) للنووي (2/357).

 3] قال النوويُّ: (حَكى الخُراسانيُّون قولًا قديمًا للشافعيِّ: أنَّه يجوزُ لها قراءةُ القرآن... واحتجَّ مَن أثبتَ قولًا بالجوازِ اختلَفوا في علَّتِه على وجهين: أحدهما: أنَّها تخافُ النِّسيانَ لِطولِ الزَّمان، بخلافِ الجنُب. والثاني: أنَّها قد تكونُ معلِّمة فيؤدِّي إلى انقطاعِ حِرفَتِها؛ فإن قلنا بالأوَّل، جاز لها قراءةُ ما شاءت؛ إذ ليس لِما يُخاف نسيانُه ضابِطٌ، فعلى هذا هي كالطَّاهِرِ في القراءة، وإن قلنا بالثاني، لم يحِلَّ إلَّا ما يتعلَّقُ بحاجةِ التعليم في زمانِ الحَيضِ؛ هكذا ذكر الوَجهينِ وتفريعَهما إمامُ الحرمَينِ وآخَرون). ((المجموع)) (2/356)، وينظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (1/86).

 [4]الاختيارات الفقهية)) لابن تيمية (ص: 27)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/249).

 [5]شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (1/423، 424).

[6] قال ابن تيميَّة: ((أظهَرُ قولَي العُلَماءِ أنَّها لا تُمنَعُ من قراءةِ القرآن إذا احتاجت إليه، كما هو مذهَبُ مالك، وأحد القولينِ في مذهب الشافعيِّ، ويُذكَر روايةً عن أحمد؛ فإنَّها محتاجةٌ إليها ولا يُمكِنُها الطهارةُ كما يمكِنُ الجُنُبَ)) مجموع الفتاوى (26/179).

 [7] قال ابن القيِّم: (ومِن هذا: جوازُ قراءةِ القُرآنِ لها وهي حائِضٌ) ((أعلام الموقعين عن رب العالمين)) (3/25).

 [8] قال ابن عثيمين: (قراءةُ القُرآنِ للحائِضِ تجوزُ؛ لأنَّه ليس في ذلك سُنَّة صحيحةٌ صريحةٌ في منْعِها من قراءةِ القُرآنِ، والأصلُ الجوازُ، إلَّا أنَّه لا ينبغي أن تقرأَ القُرآنَ إلَّا لحاجةٍ؛ مراعاةً للخلافِ). ((الموقع الرسمي لابن عثيمين- فتاوى نور على الدرب)).

 [9] قالت اللجنةُ الدائمة برئاسة ابن باز: (أمَّا قراءةُ الحائضِ والنُّفساءِ القرآنَ بلا مسِّ المُصحَفِ، فلا بأسَ به في أصحِّ قولَي العُلَماء؛ لأنَّه لم يثبُتْ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما يَمنَعُ من ذلك) ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (4/109).

[10]مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (21/460).

[11] إعلام الموقعين عن رب العالمين)) لابن القيم (3/25).